Evaluasi kebijakan adalah proses yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun, tantangan dan hambatan sering kali muncul dalam proses evaluasi kebijakan di Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam proses evaluasi kebijakan di Indonesia adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat. Menurut Bappenas, data yang tidak akurat dapat menghambat proses evaluasi kebijakan yang efektif. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, M.Sc., yang menyatakan bahwa data yang tidak akurat dapat menyebabkan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain keterbatasan data, hambatan lain yang sering dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan di Indonesia adalah kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting dalam proses evaluasi kebijakan agar kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, masalah birokrasi yang kompleks juga menjadi salah satu hambatan dalam proses evaluasi kebijakan di Indonesia. Menurut Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., kompleksitas birokrasi seringkali membuat proses evaluasi kebijakan menjadi lambat dan tidak efisien.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses evaluasi kebijakan di Indonesia, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Hadi Soesastro, kerja sama ini sangat penting agar evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara objektif dan transparan.

Dengan mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, diharapkan proses evaluasi kebijakan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan negara.